PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN BERBASIS IPTEK UNTUK KEMAKMURAN BANGSA

PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN
BERBASIS IPTEK UNTUK KEMAKMURAN BANGSA

(MAKALAH)

DISUSUN OLEH :

FOUSAKA PUTRAWAN

AKADEMI MARITIM BINA BAHARI PALEMBNG TAHUN 2013

BAB I
PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara kemaritiman, karena sebagian besar wilayah Indonesia memanfaatkan sumberdaya kelautan. Tetapi masyarakat belum mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada dan masalah ini akan dibahas dalam makalah ini.

1.1   LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut  seluas 2/3 dari Total luas teritorialnya.  Berdasarkan Deklarasi Juanda 1957, wilayah laut NKRI adalah sekitar 3,1 juta kilometer persegi. wilayah laut NKRI bertambah luas dari tambahan  Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebesar 2,7 juta kilometer persegi, menjadi total sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Indonesia mendapatkan hak-hak berdaulat  atas kekayaan alam di ZEE sejauh 200 mil dari garis pangkal lurus Nusantara atau sampai ke batas  ‘continental margin’.

Menurut, Oentoro Surya (14/6 2009), bahwa Bangsa Indonesia mestinya bisa berjaya di bidang kelautan. Potensi laut kita luar biasa, tapi karena banyak kalangan yang masih menyepelekan terhadap kekayaan alam yang sangat besar itu, maka pengelolaan hasil kelautan Indonesia belum optimal. Dengan wilayah laut Indonesia yang sangat luas ini, banyak sekali potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, seperti untuk keperluan pelayaran, pelabuhan, perikanan, perkapalan, pariwisata, dan pertambangan, yang tentu saja bakal membuka lapangan kerja baru. Mengingat potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki pemanfaatannya masih rendah, maka upaya untuk menumbuhkan kegiatan usaha penangkapan ikan di sub sektor perikanan dalam peningkatan pendapatan regional masih mempunyai peluang yang cukup besar.

Penetapan wilayah laut pedalaman ini membatasi ruang penetrasi  kapal  asing ke wilayah laut Indonesia, karena semua pihak asing tidak boleh memasuki wilayah perairan pedalaman tersebut tanpa izin Indonesia, termasuk untuk  innocent passage atau lewat secara damai. Kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah laut Indonesia juga belum mampu dikelola secara baik.  Banyak potensi sumberdaya kelautan yang mungkin kita miliki, tetapi sesungguhnya belum mampu kita pahami nilai kemanfaatan ekonomi dan ekologinya.

1.2   RUMUSAN MASALAH

1.      Potensi kelautan apa saja yang mungkin dikembangkan di Indonesia?

2.      Sejauh manakah pemerintah menyiapkan model pengelolaan sumberdaya      kelautan Indonesia?

3.      Peran apa saja yang bisa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat terdidik dalam menanggapi pengelolaan kekayaan alam laut?

1.3  TUJUAN PENELITIAN

1.      Untuk mengetahui potensi kelautan yang mungkin dikembangkan di  Indonesia.

2.      Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah menyiapkan model pengelolaan sumberdaya kelautan di Indonesia.

3.       Untuk mengetahui yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat terdidik dalam menanggapi pengelolaan kekayaan alam laut.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Objek yang diteliti

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Laut

2.2 Desain dan Pendekatan

Desain dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan “Penelitian Pengembangan “ (Research dan Development ). Menurut Borg dan Gall (1989:782), yang dimaksud dengan penelitian pengembangan adalah “ a process  used develop and validate education product”. Kadang-kadang penelitian ini disebut juga dengan research based development”, yang muncul sebagai strategi dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain untuk mengembangkan dan memvalidasi hasil-hasil penelitian.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1  POTRET POTENSI SUMBERDAYA KELAUTAN

Berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan No.41 tahun 2000, yang dimaksud dengan pulau kecil adalah pulau yang mempunyai luas area kurang dari atau sama dengan 10.000 km2, dengan jumlah penduduk kurang dari atau sama dengan 200.000 orang.  Data dari Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil DKP menunjukkan bahwa sampai tahun 2002 jumlah pulau kecil di Indonesia sebanyak 17.499.  Sebanyak 5.474 pulau sudah mempunyai nama, dan12.025 pulau yang belum mempunyai nama (Majalah Samudera, 2006). Penelitian terakhir melalui citra  Lansat diduga lebih dari 18.000 pulau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun baru 6000 pulau yang dimanfaatkan. 

Dalam upaya mengelola sumberdaya kelautan, Konsep menarik yang disampaikan oleh Rudy dalam artikelnya di majalah Inovasi (XVIII/2006) adalah Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Berbasis Komunitas Lokal dan pengetahuan dan teknologi. Pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas dan teknologi merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui teknologi yang sedang berkembang. Selain itu strategi ini dapat membawa efek positif secara ekologi dan dan sosial. Pengelolaan sumberdaya alam khususnya sumberdaya kelautan berbasis komunitas lokal dan pengetahuan teknologi sangatlah tepat diterapkan di indonesia, selain karena efeknya yang positif juga mengingat komunitas lokal di Indonesia memiliki keterikatan yang kuat dengan daerahnya sehingga pengelolaan yang dilakukan akan diusahakan demi kebaikan daerahnya dan tidak sebaliknya.
Pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis komunitas dan pengetahuan teknologi ini bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia. Sejak dahulu, komunitas lokal di Indonesia memiliki suatu mekanisme dan aturan yang melembaga sebagai aturan yang hidup di masyarakat dalam mengelola sumber daya alam termasuk di dalamnya sumber daya kelautan. Hukum tidak tertulis ini tidak saja mengatur mengenai aspek ekonomi dari pemanfaatan sumberdaya kelautan, namun juga mencakup aspek pelestarian lingkungan dan penyelesaian sengketa (Weinstock 1983; Dove 1986, 1990, 1993; Ellen 1985; Thorburn 2000). Salah satu faktor pendorong Rudy melontarkan konsep dan mengamini pendapat Weinstock (1983) adalah menghindari gesekan up-bottom (Pemerintah-Masyarakat) yang notabene masih memegang adat atau Hukum tak tertulis yang kadang berbenturan dengan perturan atau kebijakan Pemerintah. Namun, itu bukan berarti Pemerintah lepas tangan begitu saja. Dalam konsep ini Pemerintah diharapkan menjadi fasilitator, dan pihak yang berwenang yang dituntut untuk lebih memahami keadaan dan memimpin masyarakat lokal untuk turut serta sama-sama berperan aktif dalam upaya mengelola sumberdaya kelautan, sehingga tidak terjadi dampak negatif bagi semuanya semisal eksploitasi besar-besaran tanpa kontrol yang akan menjadi kerugian bagi masyarakat itu sendiri.

Gagasan ini dimulai dengan memaparkan potensi dan peranan sumberdaya kelautan di Indonesia. Peranan sumberdaya kelautan dapat dlihat dari beberapa aspek, yaitu:

Aspek ekonomi sumberdaya kelautan,

Aspek ekologis sumberdaya kelautan.

Aspek  pertahanan  dan  keamanan, dan

Aspek pendidikan  .

Ekonomi sumberdaya kelautan yang dimaksud adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di  wilayah  pesisir  dan lautan atau  kegiatan  ekonomi  yang menggunakan  sumberdaya  pesisir  dan  lautan atau kegiatan ekonomi  yang menunjang pelaksanaan kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan lautan.  Dengan demikian ruang lingkup kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya kelautan sangat luas dan beragam, termasuk diantaranya adalah sektor perikanan tangkap dan budidaya. industri pengolahan produk perikanan dan bioteknologi, pariwisata bahari dan pantai, pertambangan dan energi, perhubungan laut, industri kapal, bangunan laut dan pantai, pulau-pulau kecil, dan kegiatan pendayagunaan benda-benda berharga. Dari berbagai kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya kelautan yang sangat luas dan beragam  tersebut,  sebenarnya potensi  ekonomi yang  dapat dihasilkan dan disumbangkan bagi.

Pemerintah telah menyiapkan alat untuk mengelola sumberdaya kelautan, tetapi masyarakat belum mampu memanfaatkannya secara optimal dan belum tergali secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Di Indonesia tercatat keragaman hayati laut yang tinggi. Ditemukan sekitar 2500 species ikan, 253 jenis dari jumlah tersebut  termasuk jenis ikan hias, dan 132 jenis ikan yang bernilai ekonomi.
Peran Masyarakat Terdidik dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan. Sepanjang perjalanan sejarah peradaban manusia, kaum terdidik-lah yang menjadi masinis dan membuat beberapa lokomotif sehingga bisa menjadi sekarang. Di berbagai bidang, orang terdidik selalu diharapkan dan dituntut untuk mampu memimpin masyarakatnya menuju perdaban baru, hingga tahap paling ideal bagi masyarakatnya yaitu kesejahteraan dan kemakmuran yang terbungkus dengan keadilan. Sama halnya peradaban, dalam menangani kebocoran-kebocoran dalam mengelola sumberdaya kelautan, sangatlah memerlukan peran aktif para masyarakat terdidik. Bagaimana tidak, dengan ilmu yang lebih, sesuai dengan basis ilmunya maka akan sangat mungkin bagi masyarakat terdidik untuk membawa dan memimpin masyarakatnya menuju kondisi ideal bagi masyarakatnya. Dengan potensi-potensi yang belum ter-eksplor, maka peran masyarakat terdidik akan sangat diperlukan guna mencari dan memanfaatkan potensi-potensi yang belum dikelola dengan baik.

Dewan Maritim Indonesia tahun 2006 telah memprediksi potensi ekonomi sumberdaya alam kelautan mencapai U$ 173,18 milyar /tahun (Demersal, 2006), yang meliputi potensi perikanan sebesar U$ 31,93 milyar/tahun, wilayah pesisir sebesar U$ 50 milyar/tahun, bioteknologi sebesar U$ 40 milyar/tahun, wisata bahari sebesar U$ 2 milyar/tahun, minyak bumi sebesar U$ 23,25 milyar dan transportasi laut sebesar U$ 20 milyar/tahun.
3.2 KEBUTUHAN  RISET, DAN  IPTEK UNTUK MENDUKUNG  DAN  AKSELERASI PEMBANGUNAN KELAUTAN 

Untuk mendukung pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan maka mutlak diperlukan IPTEK, yang harus pula didukung oleh riset yang sistematis dan berkelanjutan. Pembangunan kelautan sekarang ini antara lain mencakup:

Capture Fisheries and Aquaculture

Marine Biotechnology

Non-Living Resources  7

Marine Transportation

Sea Territory

Small Island Development

Pengembangan riset dan pengembangan Iptek tersebut  diharapkan menjawab dan mengatasi masalah nasional dalam bidang;

Kecukupan Pangan

Kecukupan Obat dan Teknologi Kesehatan

Sumber Energi Alternatif

Transportasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi Keamanan dan Pertahanan

Riset dibidang industri bioteknologi kelautan  telah ditemukan beberapa hal antara lain (Dahuri 2006):

Pembuatan obat tidur dan obat penenang dari kuda laut.

Pembuatan garam yang 99% murni untuk cairan infus.

Tempurung kura-kura untuk obat luka dan tetanus.

Hati ikan buntal untuk obat tetrodotoxin, guna memperbaiki saraf otak yang   rusak.

Chitosan dari kulit kepiting dan udang untuk obat anti kolesterol.

Disadari bahwa pemanfaatan sumberdaya kelautan sekarang ini lebih banyak terkonsentrasi di wilayah pesisir dan perairan laut dangkal, maka pengembangan Iptek dalam rangka pengembangan laut dalam sangat dibutuhkan dalam rangka pemanfaatan berbagai sumberdaya kelautan di perairan laut dalam.

Departemen kelautan dan perikanan Republik Indonesia (DKP) juga aktif melakukan kegiatan riset dalam mendukung pemanfaatan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan. Perairan laut dalam adalah perairan laut yang  kedalamannya lebih dari 200 m. Di Indonesia perairan laut dalam umumnya berada di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), perairan Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan wilayah laut perbatasan.

Pemanfaatan sumberdaya perikanan laut dalam membutuhkan investasi yang tinggi sehingga kita harus berhitung secara ekonomi, profit yang akan dihasilkan. Teknologi MCS, teknologi industri rumput laut, teknologi budidaya perikanan, radio satelit, wartel satelit, kios iptek, teknologi garam rakyat, teknologi tambak ramah lingkungan. Dibidang perikanan tangkap iptek sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan.  Pemanfaatan teknologi  light fishning  yang banyak beroperasi di wilayah laut Indonesia mendorong diperlukannya riset yang menyangkut masalah intensitas cahaya yang digunakan untuk menarik perhatian ikan-ikan yang layak tangkap, dan intensitas optimum yang digunakan untuk menangkap jenis-jenis ikan tertentu.Tingkat respon ikan terhadap stimulus cahaya yang diberikan dalam proses penangkapan ikan di laut dengan light fishing(Arimoto.2002). Kondisi dan isu perikanan tangkap saat ini antara lain;

Pemanfaatan IPTEK yang masih rendah

Taraf hidup rata-rata nelayan yang masih rendah

Kualitas dan kuantitas data serta informasi yang belum memadai

Kurangnya informasi dan data mengenai Daerah Penangkapan Ikan (DPI) yang didasarkan pada studi dan kajian mendalam mengenai karakteristik dan sifat fisik serta fenomena perairan lainnya

Operasi Penangkapan Ikan (OPI) yang tidak efektif, efisien dan selektif yang dapat menyebabkan biaya tinggi dan masalah kelestarian ikan

Overfishing DPI tertentu dan masih ada DPI yang belum optimal pemanfaatannya

Sumberdaya manusia/nelayan masih sedikit untuk memanfaatkan peran IPTEK dalam OPI, pengelolaan dan pemantauan perikanan nusantara

Degradasi lingkungan:potasium,sianida dan pencemaran

Teknologi pengolahan yang masih rendah

Penghargaan dan penegakan hukum yang masih rendah  dan kurang memadai, pencurian ikan, dll.

Oleh sebab itu diperlukan suatu aksi tanggap melalui suatu trasformasi dari perikanan tangkap tradisional menuju perikanan tangkap yang modern berlandaskan IPTEK melalui (Wahyudi,2006) :

Peningkatan sistem pengelolaan (management), kebijakan, pemantauan (monitoring), pengawasan (surveillance), pengendalian (controlling) secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan perikanan tangkap

Operasi penangkapan yang efektif, efisien dan selektif

Perikanan tangkap yang lestari

Taraf hidup nelayan yang meningkat

Sektor perikanan dapat menjadi sumber devisa pembangunan yang bisa diandalkan

3.3    PENGEMBANGAN KELAUTAN  DI MASA DEPAN

Dalam rangka pengembangan sumberdaya kelautan dimasa depan, maka titik optimum pemanfaatan akan dicapai jika pengembangan dan pemanfaatannya meperhatikan  3 hal yaitu,

Pengembangan IPTEK Kelautan dan perikanan,

 Industri perikanan dan kelautan serta

Admistrasi dan managemennya.

Pembangunan kelautan ke depan diharapkan dapat berlangsung secara efisien dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menguntungkan seluruh pelaku usaha dan menyumbangkan pertumbuhan ekonomi  yang tinggi (lebih dari 7% per tahun) secara berkesinambungan. Disamping itu pembangunan kelautan harus berkeadilan, sehingga seluruh pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan) serta hidup sejahtera. Pengembangan kelautan harus  ramah lingkungan, yang menjamin kelestarian (sustainability) sumberdaya kelautan dan ekosistemnya.

Oleh sebab itu  Blue Print pembangunan kelautan secara optimal dan berkelanjutan harus berbasis IPTEK, manajemen profesional, dan etos kerja Unggul. Dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pengendalian program pembangunan harus dilaksanakan secara terpadu (sektor, level pemerintahan, pemerintah-swasta-masyarakat, spasial, dan antar negara). Disamping itu pembangunan kelautan harus berbasis masyarakat.  Berbasis daya dukung lingkungan wilayah (konservasi).

BAB IV
PENUTUP

4.1  KESIMPULAN 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut  seluas 2/3 dari total luas teritorialnya. Sampai saat ini, perhatian ke wilayah laut dirasakan masih kurang jauh intensif  dibandingkan dengan wilayah daratan. Penetapan wilayah laut pedalaman ini membatasi ruang penetrasi  kapal  asing ke wilayah laut Indonesia, karena semua pihak asing tidak boleh memasuki wilayah perairan pedalaman tersebut tanpa izin Indonesia, termasuk untuk  innocent passage atau lewat secara damai. Banyak potensi sumberdaya kelautan yang mungkin kita miliki, tetapi sesungguhnya belum mampu kita pahami nilai kemanfaatan ekonomi dan ekologinya.
Sebenarnya potensi  ekonomi yang  dapat dihasilkan dan disumbangkan bagi pembangunan bangsa sangat luar biasa besarnya. Namun, ketidakmampuan Indonesia memahami potensi apalagi untuk mengelola sumberdaya kelautan terkait langsung dengan tingkat penguasaan teknologi kelautan yang belum berkembang di Indonesia. Dengan potensi-potensi yang belum ter-eksplor, maka peran masyarakat terdidik akan sangat diperlukan guna mencari dan memanfaatkan potensi-potensi yang belum dikelola dengan baik. Pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis komunitas dan pengetahuan teknologi ini bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia. Sejak dahulu, komunitas lokal di Indonesia memiliki suatu mekanisme dan aturan yang melembaga sebagai aturan yang hidup di masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam termasuk di dalamnya sumberdaya kelautan.
Secara legal, Indonesia mempunyai wilayah laut yang sangat luas dan mempunyai hak eksklusif untuk mengelola sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, agar kekayaan laut ini bermanfaat bagi upaya mensejahterakan masyarakat sebagai mana yang di amanahkan kostitusi untuk dapat mewujudkan impian menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang makmur.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2012. Makalah kunci pada Seminar Nasional Kelautan  VIII. Surabaya:   Universitas Hang Tuah
Arimoto, T. 2002. Arimoto, T. 2001. Technical   Approach to    Minimize
Fishing Impacts  Toward Sustainable Fisheries. in   Solving By-catch:
Considerations for Today and Tomorrow. Published  by University of
Alaska. P 13-28. Artikel di Majalah Inovasi (XVIII/2006)
BRKP, 2004. Dukungan riset dan iptek kelautan dan perikanan dalam pelaksanaan    Jakarta: Gerbang Mina Bahari
Anonim. Repository.unhas.ac.id/.../881/MAKALAH%20KONGRESLIPI.pdf?..